Regulasi

Ya... Ini Gratis untuk Anda!

(Hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia)

Ini adalah peraturan dan undang-undang resmi Republik Indonesia.
Setiap orang wajib mematuhi undang-undang ini, karena tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.

Dasar hukumnya adalah: Pasal 78 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 menyatakan:

Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

PP Nomor 13 Tahun 2021 - Unduh file ini  

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Unit Apartemen (PPPSRS), khususnya pengaturan Asosiasi Pemilik dan Penyewa Unit Apartemen (PPPSRS), yang meliputi pembentukan, keanggotaan, organisasi, hak dan kewajiban anggota, tugas dan wewenang pengurus, prosedur pengelolaan, pelaporan keuangan dan aktivitas, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan apartemen.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 kini tersedia untuk umum dan menggantikan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 sebagai peraturan terbaru.
Substansinya pada dasarnya dipertahankan dan disempurnakan, dengan penekanan pada tata kelola yang transparan dan akuntabel, sehingga memperkuat posisi dan hak anggota PPPSRS sebagaimana diatur sebelumnya.

Dasar hukumnya tercermin dalam Pasal 2, Pasal 27 ayat (5), Pasal 32–33 dan Pasal 46; Mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Dokumen.

Bahwa setiap anggota PPPSRS berhak menerima laporan keuangan dan laporan aktivitas manajemen yang transparan dan akuntabel.

PerMenPKP Nomor 4 Tahun 2025 - Unduh file ini  

Dasar hukumnya adalah: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Provinsi Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pengelolaan Apartemen Milik Sendiri.

PerGub DKI Nomor 132 Tahun 2018 - Unduh file ini