Kasus Transparansi Apartemen Kembali Menyeruak
Dilaporkan dari laporan inijabar.com
Rapat Umum Anggota Tahunan (RUTA) kedua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Apartemen Kalibata City (P3SRS), yang diselenggarakan pada Sabtu (22 November 2025) di Jakarta, menuai kritik keras dari beberapa pemilik unit. Para penghuni menyoroti dugaan kecurangan dalam rapat dan kurangnya transparansi, terutama terkait proses administrasi, keuangan, dan tata kelola.
Konten ini merangkum keluhan utama dari para pemilik unit, sebagaimana disiarkan oleh inijabar.com. Isu-isu yang diangkat mencakup tiga pilar utama: kendala administratif, status keuangan P3SRS yang belum jelas, dan dugaan pelanggaran prinsip kerahasiaan dalam proses pemungutan suara.
Poin-Poin Utama Kritik dari Warga
Warga mengatakan bahwa permasalahan telah muncul sejak proses pendaftaran RUTA pertama.
1. Masalah Administratif dan Kuorum
- Pendaftaran yang Rumit: Proses pendaftaran RUTA diduga rumit dan sistematis (bahkan dibandingkan dengan pengajuan pinjaman daring), sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi (kuorum tidak tercapai pada RUTA pertama, dengan hanya sekitar seratus dari 13.000 pemilik yang hadir).
- Kapasitas Ruangan: Pihak manajemen diduga sengaja memilih ruangan berkapasitas hanya 300 orang untuk pertemuan yang melibatkan ribuan pemilik, yang dianggap sebagai upaya untuk membatasi partisipasi.
2. Status Keuangan dan Legalitas yang Tidak Jelas
- Rekening P3SRS: Hingga dua tahun setelah P3SRS berdiri (sejak 2023), pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan Dana Pelepasan (Sink Fund) masih dilakukan menggunakan rekening virtual atas nama pengembang, bukan rekening resmi P3SRS.
- BAST dan Pengelolaan: Keberadaan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pengembang kepada P3SRS dipertanyakan, dan warga mengeluhkan penunjukan pengelola dilakukan tanpa proses tender yang transparan dan terbuka.
- Kenaikan Iuran: Usulan kenaikan IPL dan Dana Pelepasan (SF) untuk tahun 2026 dianggap tidak berdasar karena laporan keuangan periode sebelumnya menunjukkan surplus. Kenaikan ini disebabkan oleh kebutuhan dana untuk perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
3. Dugaan Pengkondisian Rapat dan Pemungutan Suara
- Pemanfaatan Celah Hukum: Manajemen diduga memanfaatkan celah hukum dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUTA) kedua, yang menyatakan rapat sah terlepas dari jumlah peserta yang hadir (baik kuorum maupun tidak).
- Kerahasiaan Pemungutan Suara: Proses pemungutan suara dianggap melanggar asas kerahasiaan karena surat suara memiliki kode batang unik yang dapat melacak identitas pemilih.
Tuntutan Audit Komprehensif
Menanggapi kontroversi ini, para pemilik unit menuntut audit keuangan independen yang mencakup lima tahun terakhir, bukan hanya satu laporan tahunan, untuk menilai status keuangan dan pengelolaan P3SRS Kalibata City secara komprehensif.
Menurut pengamatan kami, kasus seperti ini sering terjadi di banyak apartemen, tetapi jarang dilaporkan oleh media. Kontroversi ini biasanya disebabkan oleh besarnya dana yang dikelola oleh manajemen setiap bulan, ditambah dengan tiga masalah utama:
- Kurangnya transparansi keuangan dan dokumen.
- Tidak ada informasi mengenai proses tender untuk vendor terkait, dan informasi ini tidak tersedia untuk umum.
- Kekuasaan dan wewenang manajemen P3SRS sering bersifat absolut, dan umumnya lemah dalam pengawasannya.
Dengan situasi seperti ini, tidak mengherankan jika beberapa pihak berlomba-lomba menjadi pengelola perumahan (P3SRS).
Sumber Asli: inijabar.com
https://www.inijabar.com/2025/11/merasa-disyaratkan-warga-apartemen.html
