Dari RT/RW hingga P3SRS: ketika prosedur diabaikan, warga diam, dan transparansi melemah
Permasalahan tata kelola komunitas tidak hanya terjadi di tingkat RT/RW, tetapi saat sekarang juga meluas ke komunitas apartemen. Dalam konteks rumah susun, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) sering dipersepsikan sebagai komunitas sosial biasa, padahal secara fungsi dan kewenangan, P3SRS memegang peran strategis yang berdampak langsung pada keuangan, aset, dan kualitas hidup seluruh warga apartemen.
P3SRS dan Konsep Komunitas: Sosial vs Tata Kelola
Secara sosial, P3SRS memang memiliki kemiripan dengan komunitas warga RT/RW. Keduanya merupakan wadah berkumpul warga dalam satu lingkungan, memiliki anggota, pengurus yang dipilih, serta mekanisme rapat atau musyawarah. Namun, perbedaannya terletak pada lingkup kewenangan.
P3SRS bukan sekadar komunitas sosial, melainkan entitas formal yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diikat oleh AD/ART. Dalam kerangka ini, P3SRS menjalankan fungsi tata kelola (governance), bukan hanya fungsi sosial.
Absolutnya Kekuasaan Komunitas Ketika Warga Diam
Berbeda dengan RT/RW yang berada dalam struktur kelurahan, P3SRS tidak menginduk ke lembaga pemerintahan mana pun. Seluruh kewenangan P3SRS bersumber dari peraturan perundang-undangan dan AD/ART internal, bukan dari struktur administratif negara.
Dalam kondisi warga pasif dan tidak menggunakan haknya, keputusan P3SRS dapat menjadi bersifat de facto absolut. Bukan karena hukum memberinya kekuasaan tanpa batas, melainkan karena tidak adanya mekanisme koreksi dari dalam komunitas itu sendiri.
Warga apartemen tidak dapat mengadukan persoalan tata kelola P3SRS ke RT/RW atau kelurahan, karena domain P3SRS adalah pengelolaan privat kolektif. Ketika tidak ada partisipasi, pengawasan, atau penolakan dari warga, maka setiap keputusan pengurus—mulai dari kebijakan keuangan, penunjukan vendor, hingga proyek—akan berjalan tanpa kontrol sosial yang efektif.
Dalam situasi seperti ini, diamnya warga bukanlah suatu sikap yang netral, melainkan memberikan ruang bagi kekuasaan komunitas atau P3SRS untuk berjalan tanpa batas praktis, meskipun secara normatif tetap dibatasi oleh hukum dan AD/ART.
Pemilihan Pengurus P3SRS Sesuai AD/ART dan Peraturan
Sesuai AD/ART dan ketentuan hukum yang berlaku, pengurus P3SRS harus dipilih oleh pemilik atau warga melalui prosedur yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur ini mencakup penetapan pemilih, mekanisme pemungutan suara, kuorum, hingga pengesahan hasil pemilihan.
Dalam kondisi ideal, seluruh tahapan tersebut diumumkan secara terbuka dan disertai dokumentasi serta laporan resmi. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Penyimpangan Praktik: Pemilihan Tanpa Pemilih dan Prosedur
Dalam praktik di lapangan, baik di tingkat RT/RW maupun P3SRS tidak jarang ditemukan penyimpangan. Pengurus dapat muncul tanpa kejelasan siapa pemilihnya, tanpa prosedur yang dapat diverifikasi, dan tanpa laporan pemilihan. Dalam situasi seperti ini, istilah 'terpilih' menjadi tidak memiliki makna substantif.
Secara netral hukum, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai proses yang tidak memenuhi prinsip tata kelola yang baik, karena tidak sesuai AD/ART dan tidak dapat diuji secara transparan.
Legitimasi Sosial dan Kekuasaan Informal
Untuk menutupi ketiadaan prosedur formal, sering muncul legitimasi sosial informal. Pengurus atau pihak tertentu menyebut dirinya sebagai 'sesepuh', 'orang senior', 'yang dituakan', 'panutan', ‘orang terpandang’, ‘keturunan suci’ atau istilah serupa. Istilah-istilah ini tidak dikenal dalam hukum maupun AD/ART, namun digunakan untuk membangun penerimaan sosial.
Dalam konteks ini, pengurus P3SRS berpotensi hanya menjalankan peran simbolik, sementara keputusan strategis dikendalikan oleh kekuasaan yang tidak tampak.
Relasi Kekuasaan, Keuangan, dan Proyek Pengelolaan
Praktik tata kelola yang tidak transparan hampir selalu beririsan dengan aspek keuangan. Kewenangan atas penunjukan vendor, pengelolaan proyek, dan anggaran pemeliharaan menjadi titik rawan ketika pengawasan warga lemah.
Dalam perspektif Good Corporate Governance (GCG), kondisi ini bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sebagaimana diatur dalam peraturan.
Dampak Kerugian bagi Warga
Dampak langsung dari tata kelola yang menyimpang adalah kerugian bagi warga. Biaya iuran dapat meningkat tanpa dasar yang jelas, kualitas layanan menurun, dan keluhan warga tidak tertangani.
Sikap acuh tak acuh dan ketidakpedulian warga terhadap proses pemilihan dan pengawasan pengurus, justru memperkuat praktik tidak transparan ini, serta menyuburkan potensi penyalahgunaan wewenang.
Dalam praktik, kondisi ini tampak nyata pada penetapan iuran pengelolaan (IPL) yang naik tanpa penjelasan rinci, penunjukan vendor yang dilakukan berulang kepada pihak yang sama tanpa proses terbuka, serta pelaksanaan proyek perawatan atau renovasi dengan nilai besar namun tanpa laporan spesifikasi, pembanding harga, atau evaluasi hasil. Ketika warga hanya membayar dan tidak bertanya, keputusan tersebut berjalan seolah final dan tidak dapat diganggu gugat, meskipun dampaknya langsung dirasakan oleh seluruh penghuni. Di titik inilah, ketiadaan transparansi dan partisipasi warga, menjadikan kewenangan pengurus komunitas berubah dari mandat kolektif, menjadi kekuasaan praktis yang nyaris absolut.
Kewajiban Pelaporan dan Transparansi Berkelanjutan
Sesuai prinsip GCG dan ketentuan peraturan, setiap proses pengelolaan wajib disertai pelaporan yang jelas dan terbuka. Pelaporan harus mencakup proses awal, pelaksanaan, hingga hasil akhir.
Laporan pemilihan pengurus, laporan keuangan, dan laporan kegiatan bukan formalitas administratif, melainkan instrumen kontrol warga untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai AD/ART.
Kesimpulan: Partisipasi Warga sebagai Kunci Tata Kelola
P3SRS tidak dapat diperlakukan sebagai komunitas sosial biasa. Ia adalah entitas tata kelola yang memerlukan partisipasi aktif warga, kepatuhan pada AD/ART, serta penerapan prinsip GCG dan transparansi.
Tanpa keterlibatan warga, pengurus berisiko menjadi representasi kekuasaan informal yang tidak terlihat, yang pada akhirnya merugikan komunitas apartemen itu sendiri.
FAQ
1. Apakah P3SRS sama dengan komunitas RT/RW?
Tidak. Namun secara sosial ada kemiripan, tetapi P3SRS memiliki kewenangan hukum dan finansial yang lebih luas.
2. Apakah pemilihan pengurus wajib mengikuti AD/ART?
Ya. Pemilihan pengurus harus sesuai AD/ART dan peraturan yang berlaku.
3. Bagaimana jika tidak memiliki prosedur dan AD/ART?
Ini hal yang lebih serius daripada memiliki AD/ART, namun tidak menjalankannya. Warga bisa meminta AD/ART terlebih dahulu atau melaporkan hal ini ke tingkat yang lebih diatasnya lagi tentang hal ini.
4. Apa risiko pemilihan tanpa prosedur yang jelas?
Risikonya adalah tidak adanya transparansi, lemahnya akuntabilitas, dan potensi penyalahgunaan wewenang.
5. Apakah istilah seperti 'sesepuh', 'orang senior', 'yang dituakan', 'panutan', ‘orang terpandang’, ‘keturunan suci’ diakui dalam hukum Negara Republik Indonesia dan atau AD/ART P3SRS?
Tidak. Istilah tersebut bersifat sosial dan tidak memiliki dasar hukum.
6. Mengapa partisipasi warga sangat penting?
Karena partisipasi warga adalah mekanisme utama pengawasan dan pencegahan praktik tata kelola yang menyimpang, dan terindikasi korupsi berkelompok.
Baca artikel lainnya juga :
